Berita
Tiga Tahun Berturut-Turut,

TANAH DATAR TERIMA PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAM

Rabu, 12 Desember 2018 | 03:18 WIB | Seremonial
TANAH DATAR TERIMA PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAM

Tiga tahun secara berturut-turut, Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas prestasinya dipilih sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menkumham Yasonna Laoly di Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/12) yang juga dihadiri Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-70.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah berupaya tidak membeda-bedakan warganya itu demi menjaga toleransi antar sesama manusia.

Selain itu JK juga mengingatkan pentingnya menghargai hak asasi setiap manusia, "Kita harus saling menghargai satu sama lain sehingga setara. HAM juga sudah dibedakan antara hak dan apa kewajiban setiap orang, melaksanakan hak harus sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan penghargaan diberikan kepada beberapa Kepala Daerah, atas segala komitmen dan upayanya untuk memenuhi hak-hak dasar warga dan masyarakatnya. Terdapat 271 kabupaten/kota meraih kategori Peduli HAM, dan yang masuk kategori Cukup Peduli ada 75 Kabupaten/kota.

“Tujuannya untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan”, tukas Yasonna.

Menkumham juga menyampaikan sejumlah rencana yang akan dan telah dilakukan Kemenkumham. Rencana tersebut berupa peningkatan pelayanan publik hingga program kota peduli HAM.

Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma usai menerima penghargaan, menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh OPD sehingga bisa mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat atas pemenuhan kriteria dimaksud.

"Saya memberikan apresiasi yang mendalam kepada SKPD terkait, organisasi kemasyarakatan serta kepada seluruh pihak terutama masyarakat Tanah Datar yang telah berupaya dan berkontribusi dalam menegakkan dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia sehingga kita berhasil meraih penghargaan ini dari pemerintah pusat" ungkap Wabup yang juga didampingi Kabag Hukum Jasrinaldi dan Kasubag Bantuan Hukum Reza Fahlevi.

"Harapan saya dengan diperolehnya penghargaan ini akan semakin menumbuhkan kesadaran seluruh masyarakat agar tetap peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat istiadat kita yang selaras dan sejalan dengan penegakan Hukum dan HAM di Indonesia dan dunia pada umumnya, kita sebagai Luak Nan Tuo yang memiliki filosofi adat yang relevan dengan perkembangan zaman serta dilandasi kitabullah telah terbukti bisa menjawab tantangan zaman, tinggal kita sebagai individu untuk menumbuhkan kesadaran agar peduli dan memahami Hukum dan HAM " ucap Wabup.

Lebih lanjut Zuldafri menyebutkan "Pemerintah daerah punya kewajiban dalam pemenuhan hak asasi masyarakatnya, di sinilah perlu hadirnya pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan kelayakan di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan lingkungan hidup," pungkasnya.

Sebagai bentuk hadirnya pemerintah, jelas Zuldafri, pemerintah Kabupaten Tanah Datar punya komitmen meningkatkan pelayanan publik di semua sektor. “Alhamdulillah, atas evaluasi dan penilaian yang dilakukan Kemen PAN dan RB atas pelayanan publik yang diumumkan akhir November lalu di Jakarta, RSUD M Ali Hanafiah Batusangkar memperoleh meraih prediket Sangat Baik (A-) dan prediket Baik (B) untuk Dinas Dukcapil dan Dinas PMPTSP Naker,” sampai Wabup.

“Kita tidak akan berpuas diri, seluruh OPD hingga ke nagari-nagari akan kita dorong terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” sebutnya lagi.

Sementara Kabag Hukum Jasrinaldi menyebutkan, kriteria penilaian menurut Permenkumham No. 34 Tahun 2016 adalah dengan terpenuhinya 6 kategori, yaitu Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan,  hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Kriteria penilaian indikator terhadap Kabupaten Kota diukur berdasarkan struktur, proses dan hasil.

“Alhamdulillah untuk ketiga kalinya kita terima penghargaan Kabupaten Peduli HAM secara berturut-turut, tahun 2016, 2017 dan 2018, mudah-mudahan ke depan pemenuhan HAM semakin baik dan maju,” pungkasnya.

Kabupaten Tanah Datar, terpilih bersama 12 Kab/Kota Peduli HAM lainnya dan 6 kategori Cukup Peduli di Provinsi Sumatera Barat, sementara Gubernur Sumatera Barat terpilih sebagai salah satu pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM 2018. (Humas-wn)

 

Share on:

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar
 
Link SKPD

Search
Tautan
GPR Kominfo
Galeri Foto
Social Media
Instagram
Kontak Kami
Lambang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Alamat: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar
Tanah Datar 27281
Sumatera Barat
Telpon: 0752 4415030
Fax: 0752 71500
E-mail: kominfo@tanahdatar.go.id