Berita

DINAS SOSIAL TANAH DATAR GELAR PELATIHAN KONVENSI HAK ANAK

Selasa, 24 September 2019 | 08:16 WIB | Lintas SKPD
DINAS SOSIAL TANAH DATAR GELAR PELATIHAN KONVENSI HAK ANAK

BATUSANGKAR - Anak sebagai aset bangsa yang berharga harus dijaga dan diayomi dengan baik. Ini menjadi tugas bersama, tidak hanya tugas pemerintah saja tetapi perlu dukungan bersama menjamin hak-hak anak bisa terpenuhi. Bahkan dalam tataran internasional banyak negara termasuk Indonesia telah menyepakati dalam sebuah Konvensi Hak-Hak Anak.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Tanah Datar melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk stakeholder yang digelar di Aula Baperlitbang, Selasa (24/09/2019).

Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Sumsum Horda selaku panitia pelaksana menyampaikan pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Konvensi Hak Anak, Hak Anak, Perlindungan Anak dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) dan Sistem Perlindungan Anak (SPA)

Kegiatan ini diikuti unsur perangkat daerah baik kabupaten/kecamatan maupun nagari, kemenag, TP PKK, UPT Puskesmas, unit PPA Polres, pengurus masjid dan sekolah.

“Kita berharap melalui pelatihan ini, peserta bisa memahami, menindaklanjuti pemenuhan hak-hak anak sesuai kewenangannya serta mensosialisasikan di lingkungan masing-masing,” ucap Sumsum.

Kadis Sosial Yuhardi dalam sambutannya menyampaikan konvensi hak anak telah diperkenalkan ke seluruh tingkatan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, advokasi, lokakarya, KIE dan pelatihan secara terus menerus.

“Kegiatan ini bisa menggugah kita semua, anak kita harus dilindungi dan diayomi, karena mereka adalah emas, salah dalam penanganannya berakibat kehilangan satu generasi ke depan,” sebut Yuhardi.

Dijelaskan hak anak yang pertama adalah hak bermain. “Sesuai kodratnya anak itu perlu bermain, hak ini yang harus dipenuhi, kalau dahulu permainan anak masih tradisional sekarang sudah berbasis teknologi informasi maka bertambahlah tugas kita untuk memilah dan memilih serta mengawasai permainan anak, jangan sampai anak diberi gadget namun tidak diawasi maka bisa rusak perilakunya,” pesannya.

Pemerintah daerah pun sudah berkomitmen, sampai Yuhardi dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6/2018 tentang Perlindungan Anak.

“Saat ini sedang disusun peraturan bupati yang mengatur kriteria kecamatan dan nagari layak anak, yang nantinya mendukung kabupaten layak anak,” jelas Yuhardi.

Yuhardi juga mendorong berbagai fasilitas seperti seperti sekolah, puskesmas dan taman bermain anak yang ramah anak.

“Tahun ini kita sudah memperoleh penghargaan kabupaten layak anak peringkat madya serta Puskesmas Lima Kaum I menjadi puskesmas layak anak, tentunya dengan komitmen, dukungan serta upaya bersama Tanah Datar bisa meningkat menjadi nindya,” harapnya.

Sementara sebagai narasumber Ketua Ruandu Foundation Muharman mengatakan anak tumbuh dan berproses, tentunya dalam proses ditemukan permasalahan dan kendala maka kewajiban orang dewasa menemukan solusinya.

Lebih lanjut Muharman mengatakan konvensi hak anak perjanjian yang mengikat secara yuridis dan sosiologis.

“Pemangku kepentingan punya kewajiban menemukan cara melindungi anak dan membuat anak terayomi dengan baik dan sebagai pedomannya sudah diatur oleh undang-undanng,” ujarnya lagi. (Humas-rilis/wn)  

Share on:

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar
 
Link SKPD

Search
Tautan
GPR Kominfo
Galeri Foto
Social Media
Instagram
Kontak Kami
Lambang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Alamat: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar
Tanah Datar 27281
Sumatera Barat
Telpon: 0752 4415030
Fax: 0752 71500
E-mail: kominfo@tanahdatar.go.id