Berita

WABUP ZULDAFRI : SMART CITY TANAH DATAR PERLU PERENCANAAN YANG MATANG

Rabu, 06 November 2019 | 22:26 WIB | Lintas SKPD

Smart City atau kota pintar yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan RI bertujuan membimbing kabupaten dan kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Namun bagi Kabupaten Tanah Datar ini perlu perencanaan yang matang mengingat pelayanan secara digitalisasi menuju kabupaten cerdas diperlukan masterplan secara menyeluruh terhadap infrastruktur dan jaringan serta aplikasi-aplikasi maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Zuldafri Darma usai menghadiri pembukaan Exibition, Evaluation and Presidential Lecture, Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 yang dibuka resmi Menteri Kominfo RI Johnny G. Plate di Balai Sudirman Jakarta, Rabu (06/11).

Menurut Wabup hal itu sangat penting mengingat bagaimana stake holder dapat memberdayakan sumber daya yang ada dengan perencanaan yang matang, sehingga kota cerdas dengan masyarakat cerdas dapat sejalan dan tujuan smart city itu sendiri dapat diwujudkan.

"Kita berupaya dari berbagai sisi, bagaimana memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah kepada masyarakat, sebelumnya hal ini telah dilakukan OPD terkait seperti Kominfo Tanah Datar yang mempersiapkan aplikasi-aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun aplikasi lainnya," ucap Zuldafri.

Sebelumnya Menteri Kominfo RI Johnny G. Plate mengatakan jika Pemerintah Pusat (Kementerian Kominfo) berkomitmen dalam hal penyediaan infrastruktur untuk memungkinkan dilakukannya smart city Indonesia secara sungguh-sungguh dan terus menerus.

"Saat ini Kemenkominfo juga akan terus melanjutkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) sebanyak 5.000 bts, yang sebelumnya juga telah dibangun sebanyak 1.500 bts, dan tahun depan akan dibangun sebanyak 3.447 bts, di wilayah-wilayah 3T," ucapnya.

Terkait menuju 100 smart city 2019 Johnny menyebutkan, melalui Kemenkominfo bersama kementerian dan lembaga negara terkait lainnya untuk mendorong 100 kabupaten dan kota di Indonesia untuk menyusun rencana induk atau masterplan smart city di daerah masing-masing.

"Banyak tujuan yang ingin kita capai dari gerakan ini, yang utama memberikan panduan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam memanfaatkan teknologi digital demi meningkatkan pelayanan publik," tambahnya.

Johnny jelaskan sesuai prediksi Bappenas RI, bahwa pada tahun 2045 mendatang 67 persen atau setara 213 juta penduduk Indonesia akan tinggal bermukim diwilayah perkotaan. Hal ini akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam memberikan pelayanan yang maksimal, disisi lain teknologi digital telah membentuk standar baru dalam hal pelayanan publik.

"Saat ini warga masyarakat sudah sangat mudah sekali memperoleh berbagai layanan dari smartphone mereka. Dan ini sangat menuntut pemerintah dalam memberikan layanan yang sama baiknya kepada masyarakat, faktor inilah yang membuat jajaran pemda perlu melakukan transformasi digital dalam pelayanan," ucapnya.

Menkominfo ini juga sebutkan era digitalisasi akan mempercepat proses, mengefesienkan pekerjaan, memaksimalkan layanan, yang berujung pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Ditempat terpisah Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar Drs. Abrar saat dikonfirmasi tentang kesiapan pemkab Tanah Datar mengenai smart city ini mengatakan jika pemkab perlu perencanaan yang matang dan keseriusan dalam membenahi infrastruktur maupun jaringan, sehingga stake holder dapat memaksimalkan pemakaian aplikasi layanan masyarakat.

"Untuk smart city di Tanah Datar, kita telah mempersiapkan perencanaannya, namun sebelum ini kita terkendala regulasi kementerian terkait, karena regulasi ini harus mengacu kepada kementerian, sementara regulasi ini baru keluar pada tahun 2019 ini, " ucapnya.

Abrar katakan hal ini akan dilakukan kembali dan tentu akan mengacu kepada pemerintah pusat tentang e-government atau Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertuang dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018. (Humas-rilis/Irfan F)

 

Share on:

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar
 
Link SKPD

Search
Tautan
GPR Kominfo
Galeri Foto
Social Media
Instagram
Kontak Kami
Lambang Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Alamat: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar
Tanah Datar 27281
Sumatera Barat
Telpon: 0752 4415030
Fax: 0752 71500
E-mail: kominfo@tanahdatar.go.id