ANGGOTA DPD RI ALIARMAN SORI RESES KE TANAH DATAR

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Aliarman Sori melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar, Selasa (10/03/2020).

Kunjungan ini disambut Bupati Tanah Datar diwakili Sekda Irwandi di ruang kerjanya didampingi Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Plt. Kepala BKPSDM Elvi Sandri beserta jajaran, Kabag Humas dan Protokol Yusrizal dan Kabag Umum Suripto.

Sekda Irwandi menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih mendapat kunjungan legislator asal Sumbar sehingga bisa menyampaikan aspirasi pemerintah daerah.

Di kesempatan itu Irwandi menyampaikan sekelumit kondisi PNS Tanah Datar sejalan dengan implementasi UU nomor 5/2014 tentang ASN.

“ASN Tanah Datar saat ini berjumlah 5.594 dengan rincian struktural 583 orang, 1.296 orang, guru 2.840 orang, pengawas/penilik/pamong 68 orang, tenaga kesehatan 729 orang dan fungsional lainnya 78 orang. Saat ini tidak sebanding PNS pensiun dan penerimaan PNS,  data 2014-2019, PNS yang pensiun sebanyak 1.228 orang dan penerimaan PNS sebanyak 581 orang, kami berharap ada penambahan formasi untuk Tanah Datar,” sampainya.

Terkait seleksi tenaga K2 yang sudah dilakukan Februari tahun lalu, Irwandi juga berharap bagi yang sudah dinyatakan lulus agar jelas pengangkatannya.

“Kondisinya, pemerintah pusat dan daerah dianggap tidak serius untuk menyelenggarakan seleksi tenaga honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sampai saat ini mereka masih meminta kejelasan pengangkatan,” urainya.  

Sementara Aliarman Sori mengatakan kunjungan ini memasuki masa reses ke daerah-daerah. “Anggota DPD RI turun ke daerah-daerah sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hasil pertemuan ini akan bawa nantinya saat rapat kerja dengan menteri-menteri terkait bidang kerja kelengkapan DPD RI,” ucap Aliarman.

Aliarman mengatakan informasi kekurangan pegawai dengan tidak berimbangnya jumlah pensiun dan penerimaan pegawai menjadi catatan kebutuhan Tanah Datar termasuk informasi lain yang bisa disarankan ke pemerintah pusat.

“Penambahan pegawai akan mempermudah kerja birokrasi dan pelayanan di Tanah Datar, ini tentunya suatu masukan yang penting namun kurang secara kuantitas juga harus dianalisa sesuai beban kerja yang dimiliki, sehingga efektifitas itu dirasakan dan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tambahnya lagi.

Aliarman juga berharap keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Usulan-usulan pemerintah daerah, dapat juga diberikan kepada anggota DPD RI, karena kami juga punya jadwal rapat kerja dengan kementerian-kementerian. Tidak sempat ke Jakarta, bisa dititip di kantor perwakilan di Padang, Insya Allah sampai,” ucapnya. (Humas/wn)